Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha

SKDU

Saya datang ke kelurahan menanyakan prosedur pembuatan SKDU. Ternyata harus ke RT dulu, baru ke Kelurahan.

Langkah pertama pembuatan SKDU adalah datang ke RT minta dibuatkan surat pengantar. Tidak ada persyaratan baku di sini. Waktu saya ke pak RT, beliau meminta FC Akte Perusahaan dan FC KTP saya. Perlu waktu sehari untuk mendapatkan surat pengantar RT ini.

Setelah mendapat surat pengantar RT, langsung ke pak RW untuk meminta tanda tangan beliau di lembar surat pengantar yang sama. Sebenarnya menurut petugas kelurahan, tanda tangan RW tidak disyaratkan. Tapi demi menghormati pak RW, saya meminta juga ijin beliau.

Di sini persyaratannya lain lagi. Saya bukan warga di RW sini. Saya nebeng di rumah bibi untuk dijadikan alamat perusahaan saya. Maka pak RW minta dua surat pernyataan.

Surat pernyataan pertama dari tuan rumah yaitu bibi saya. Surat ini menyatakan mengijinkan perusahaan menempati rumah tersebut.

Surat pernyataan kedua dari saya yang menyatakan bahwa pengurus perusahaan bukan warga RW dan tidak ada warga RW yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Pak RW beralasan pernah ada perusahaan fiktif di RW nya. Petugas pajak datang ke RW menanyakan perusahaan tersebut yang ternyata menunggak pajak. Pak RW ‘diteror’ petugas pajak karena memberikan surat pengantar untuk SKDU perusahaan. Dengan dua surat pernyataan ini pak RW menganggap bisa berlepas tangan dari tuntutan petugas pajak.

Saya sempat bertanya bukankah sekarang banyak ruko yang dikontrak oleh pendatang? Bukankah jamak bila mendirikan perusahaan di ruko tersebut dan pengurusnya bukan dari RW yang sama? Beliau mengelak dengan menjawab bahwa di RWnya tidak ada ruko. “Itu masalah RW yang punya ruko, bukan RW saya”, kata beliau. Weh…

Selesai dapat tanda tangan RW, langkah ketiga adalah ke Kelurahan. Minta formulir SKDU ke petugas kelurahan dan isi dengan lengkap. Jangan salah dengan SKU (Surat Keterangan Usaha). Untuk SKU pengurusan cukup di Kelurahan, sedang untuk SKDU pengurusan harus sampai tingkat Kecamatan.

Terjadi tawar menawar harga. Kata teman-teman yang pernah membuat SKDU Rp 500 ribu sudah cukup. Tapi petugas kelurahan meminta Rp 800 ribu. Saya sudah berusaha menawar namun hanya bisa sampai Rp 700 ribu. Entah karena kurang bisa menawar atau memang harga sudah naik. Yang jelas tidak ada kwitansi apapun dan ini murni riswah (korupsi). Apa boleh buat… :(

Petugas kelurahan itu akan mengurus sampai ke kecamatan. Tapi beliau mengingatkan akan ada survey dari pihak kecamatan ke lokasi usaha. Saya mengatakan siap.

Hari itu juga ada survey dari petugas kelurahan tersebut. Bibi di rumah ditanya mengenai keberadaan perusahaan baru ini. Di mana kantornya, apa kegiatannya, dan lain-lain. Mohon disiapkan orang rumah untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu.

Dua hari kemudian petugas kecamatan datang didampingi petugas kelurahan. Beliau bertanya mengenai hal-hal yang kurang lebih sama dengan yang ditanya petugas kelurahan. Kemudian bertanya mengenai IMB dan cap perusahaan. Terpaksa tidak bisa diselesaikan hari itu. Petugas pulang dan saya segera merancang cap perusahaan. Setelah itu ke pembuat stempel. Cukup cepat. Saya terkesan ketika tidak sampai satu jam stempel sudah jadi.

Saya berikan stempel tersebut ke petugas kelurahan. Selanjutnya beliau yang membawanya ke kecamatan. Besoknya beliau mengabarkan bahwa SKDU sudah jadi.

Contoh_SKDU

Surat Keterangan Domisili Usaha

Petugas kelurahan meminta FC dari SKDU, yang saya penuhi dengan segera.

Biaya: Rp 700 ribu di kelurahan (jalur pintas) dan kecamatan. RT dan RW suka rela. Bagi yang pakai jalur resmi, silakan dishare pengalamannya.

Waktu: 1 pekan

Langkah lengkap mendirikan perusahaan ada di sini.

Tangerang Selatan, September 2013

111 thoughts on “Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha

  1. Ade Fadlie
    September 2, 2014 at 10:35

    Pengalaman saya,sedang persiapan membuat surat perizinan CV. DI kelurahan disyaratkan sbb :
    1. Copy KTP Pengurus
    2. Surat Pengantar RT
    3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar ( 4-5 orang ) dengan membubuhkan tanda tangan dan melampirkan copy KTP masing2.
    4. Copy Akta Pendirian Perseroan yang teolah disahkan KemenhukHAM.
    Yang membingungkan adalah syarat no 4 ini. Karena Notaris akan mengurus pengesahan Akta setelah kita melampirkan SKDU dan NPWP.

    1. admin
      September 26, 2014 at 11:44

      Saya pikir tidak mungkin bisa mendapatkan Akte Pendirian Perseroan yang disahkan KemenhukHAM. Karena memang syarat mendapatkan pengesahan pengadilan adalah adanya SKDU.

      1. Ade Fadlie
        September 29, 2014 at 13:28

        Thanks admin. Dengan kata lain,saya dapat berargumen dengan Pak Lurah tentang hal ini.
        Semoga admin selal sehat dan dilancarkan segala urusan. aamiin

        1. admin
          October 1, 2014 at 06:35

          Baik, pak Ade. Semoga berhasil.
          Maju Indonesia.

      2. August 11, 2016 at 02:33

        Sekarang Pengesahan kementrian hukum dan ham bisa langsung didapatkan setelah Akta pendirian, notaris mendaftarkan langsung akta yang dibuatnya ke aplikasi SABH setelah itu membayar biaya PNBP dan dokumen pengesahan siap di download dan di cetak. Dokumen pertama yg kita dapatkan adalah akta dan pengesahan kemenkumham baru setelah itu SKDP/Domisili, NPWP, SIUP, TDP, PKP, Berita Negara

        1. admin
          August 16, 2016 at 09:55

          Terima kasih infonya pak Suhendra. Memang aturan diubah terus dari waktu ke waktu. Bagi yang membaca tulisan saya, silakan dicross check lagi karena bisa saja menjadi tidak valid dengan berubahnya peraturan. Dan update kami di sini, ya.

          1. Awan
            December 13, 2016 at 22:09

            Skdu disentul 4jt bok…hahahaha….bersyukur jd 700rb…

          2. Awan
            December 13, 2016 at 22:10

            4jt rt nya doang noh

          3. admin
            December 18, 2016 at 09:37

            Turut berduka cita untuk pak Awan.

          4. supriyasmo
            April 6, 2017 at 11:35

            Pak mau Tanya, perusahaan kami memiliki kantor cabang dan depo service, untuk kantor pusat sudah memiliki Surat Keterangan Domisili, pertanyaannya apakah untuk cabang dan Depo service perlu dibuatkan SKDU, disetiap daerah?

            Salam,
            Supriyasmo

          5. admin
            April 27, 2017 at 20:26

            Bapak Supriyasmo yth, tiap cabang perlu ada NPWP sendiri. Nomornya sama dengan pusat, hanya tiga digit terakhir yang berbeda. 000=pusat, 001=cabang pertama, dan seterusnya. Untuk membuat NPWP perlu SKDU. Jadi tiap cabang juga perlu membuat SKDU. Itu yang saya tahu. Mungkin ada pembaca lain yang bisa menambah keterangan?

  2. Ricky
    September 11, 2014 at 10:00

    Saya mengurus di daerah burangkeng dan mereka meminta Rp. 2,5 juta (kata lurah : “pengurusan sampai camat. Pembagian di kelurahan 1juta dan di kecamatan 1,5 juta ) dan dengan alasan di kelurahan masih ada 12 orang tenaga honorer dan tenaga honorer tersebut tidak dibayarkan gaji seperti PNS ( Gaji mereka dari duit – duit yang dikumpulkan seperti biaya pengurusan SKDU yang diminta). Dan saya menanyakan, apakah ada tanda terima uang yang sudah diberikan kemudian lurah mengatakan ada tanda terima dari bendahara lurah. wooouu… berarti resmi ya ??
    Yang menjadi pertanyaan saya,
    – mengapa tenaga honorer dibebankan kepada seseorang yang ingin membuka lapangan usaha bagi orang lain dan usaha belum berjalan sudah banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan ? (BIsa – bisa, pengusaha kecil tersebut akan bangkrut sebelum usaha berjalan ).
    – Dan jika daerah membutuhkan/ kekurangan tenaga seharusnya kepala kelurahan meminta ke pemerintah daerah bahwa kelurahan kekurangan tenaga kerja ( bukan dibebankan ke biaya administrasi pengurusan seperti SKDU ). Namun, yang aneh banyak tenaga kerja di kelurahan jam 02.00 siang sudah tidak berada di tempat kerja . Wouwwwww…. (butuh tenaga tambahan namun kekurangan pekerjaan?)
    Saya sebagai rakyat yang tidak mengerti peraturan pemerintahan, mohon untuk di bantu diklarifikasi sehingga saya dapat tahu peraturan yang dibuat pemerintah.
    Terimakasih
    Ricky

    1. admin
      September 26, 2014 at 11:42

      Turut berduka cita untuk bang Rick. Dua setengah juta untuk selembar SKDU saya rasa sudah kelewatan. Apa mereka bisa menunjukkan peraturannya? Setahu saya ini suka rela kalau kita mau mengurus sendiri. Tapi harus jalan-jalan ke Kelurahan dan Kecamatan.

    2. April 30, 2015 at 18:55

      Mestinya gaji tenaga honorer itu dibebankan ke APBD dan di anggarkan di DPA,..

      1. admin
        May 3, 2015 at 13:12

        Setuju pak Hery. Silakan baca komentar bu Retno. Semoga di lapangan sama dengan di teori.

    3. dwi
      May 11, 2016 at 08:53

      wow… ada tanda terima, brani juga ya tuh lurah… sebetulnya pengurusan surat surat GRATIS, mereka baik tingkat kelurahan dan kecamatan pelayan masyarakat. sudah tugasnya membantu masyarakat. anehnya banyak juga LURAH yang NEGO HARGA.. (kaya kita lg dipasar, pake nego).. LURAH kaya gini nih hrs dibasmi… mending di CAMAT dewh, ngga banyak ngmng lsng keluar suratnya. ini pengalaman saya di jl. arya kemuning periuk jaya, periuk tangerang.. LURAH nya MATA DUITAN ABISSSSSSS…..

      1. admin
        May 13, 2016 at 11:13

        Bang Dwi, pegimane membasminya? Lurah itu sudah kayak raja kecil.

  3. husnah
    January 10, 2015 at 21:46

    saya mau tanya ,,,untuk pengurusan SKD yang sdh lambat kira-kira kena denda berapa ya masalah nya sudah dari 2013

    1. admin
      January 29, 2015 at 23:51

      Setahu saya tidak ada denda untuk SKDU yang terlambat.

  4. January 22, 2015 at 08:56

    Saya baru rencana mau buat SKDP untuk kerjasama bank dalam sistem pembayaran di website. Apakah benar membutuhkan akta pendirian? karena hanya perusahaan perorangan dan dikerjakan hanya bersama istri. Saya tidak punya dokumen apapun untuk perusahaan ini. Harusnya dokumen apa dulu yang harus dimiliki untuk perusahaan perorangan ya? Akta, SIUP, SKDP ? Kata bank SKDP bisa diurus duluan sebelum yang lain, apa benar? Kalau baca artikel diatas, saya menyimpulkan syarat bikin SKDP harus ada akta duluan. Mohon pencerahan.

    1. admin
      January 29, 2015 at 23:53

      Untuk SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) memang disyaratkan Akte Pendirian Perusahaan. Sedang untuk SKU (Surat Keterangan Usaha) tidak disyaratkan akte. Mungkin yang diminta bank adalah SKU.

  5. awing
    March 21, 2015 at 16:00

    jumat kemaren saya juga melakukan proses pembuatan SKDU, dan alhamdulillah, tanpa malu” petugas disana (kasie) yang hanya menggunakan Kaos (padahal seragamnya ada) sambil merokok diruangan AC di salah satu kecamatan dijantung kota cilegon, menanyakan “apakah bapak sudah siapkan uang ??” untuk meminta tanda tangan bapak Camat perlu uang 800 rebu, padahal memang sudah tugasnya camat, dan sudah digaji besar pula… mari kita sama” berdoa smoga allah memasukkan mereka kekeraknya NERAKA..
    doa orang terdzolimi dijabah oleh allah…amiiiinnnn…

    1. admin
      March 24, 2015 at 17:24

      Iya, pak Awing. Kadang hati ini sakit ketika mereka yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat lemah (lihat Norma Umum). Tapi tidak perlu kemudian bahasa toilet keluar dari mulut kita. Mari kita sebarkan budaya rasa malu untuk korupsi, dengan bahasa yang santun dan beradab.

  6. April 4, 2015 at 20:32

    Pusing Bang…usaha belum jalan dari kelurahan diminta uang 5jt buat ngurus SKDU katanya sampe beres sampe ke kecamatan…..harus ngadu ke siapa nih….

    1. admin
      April 6, 2015 at 17:42

      Nah, itulah bang Iyan. Saya juga kesel bin jengkel setengah mati karena uang siluman ini. Tidak ada tarif resmi, jadinya mereka membuat harga seenak perut. Entah kemana harus mengadu. (*jedotinjidatketembok*)

  7. wulan
    April 8, 2015 at 10:36

    Masalah seputar pelayanan publik yang penyelenggaranya pemerintahan/BUMN/BUMD misalnya perizinan, kesehatan, kepolisian, pertanahan,dll bisa dilaporkan ke Ombudsman RI, itu lembaga negara yang tugas, fungsinya mengawasi pelayanan publik.

    1. Yose rizal
      May 5, 2015 at 19:52

      akhirnya yg mau berbisnis starup gak mau urusan sama petugas yg suka pungli,teorinya gak ada pungli tapi prakteknya nyata dan anehnya atasannya pura pura gak tau mungkin dibagi bagi kali

      1. admin
        May 12, 2015 at 21:18

        Jika Indonesia ingin lebih mengedepankan swasta, seharusnya segala urusan dipermudah. Karena kita sebagai pelaku wira usaha sebenarnya ingin mengikuti aturan. Hanya saja kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Mana yang gratis mana yang perlu bayar dan berapa. Hal demikian tidak ada daftarnya di kelurahan. Saran bu Retno sangat menyejukkan. Hanya perlu dilihat lebih jauh praktek di lapangannya.

  8. wulan
    April 8, 2015 at 10:46

    Lapor ke Ombudsman RI gratis, tidak pernah dipungut biaya apa2, permasalahannya bisa seputar waktu pengurusan yang lama, dimintai gratifikasi, peyimpangan prosedur, diskriminasi pelayanan, penyalahgunaan wewenang dll. Bisa dilihat di http://www.ombudsman.go.id

    1. admin
      April 12, 2015 at 23:05

      Terima kasih infonya bu Wulan.
      Pak Awing, pak Iyan, silakan dicoba lapor ke Ombudsman seperti saran ibu Wulan.

  9. Don Aninditto
    April 15, 2015 at 13:27

    Comment:Nih saya juga lagi pusing urus SKDU..pak RW pasang tarif 100.000, utk di kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, pasang tarif 1jt (CV) dan 1,5jt (PT). Katanya itu instruksi dari Pak Lurahnya.

    1. admin
      April 16, 2015 at 11:08

      Memang SKDU yang paling ‘gelap’ harganya. Karena tarif pembuatan segala surat tidak pernah ditulis di Kelurahan. Ada baiknya dipampang tarif pembuatan surat-surat di Kelurahan. Pak Don, silakan dicoba usul ibu Wulan mengenai Ombudsman.

  10. retno
    April 28, 2015 at 13:48

    pembuatan skdu tidak dikenakan tarif. jika ingin melihat retribusi daerah dki jakarta, bisa dilihat di perda dki no 3 tahun 2012. saat ini pelayanan skdu utk wilayah dki jakarta dikeluarkan oleh ptsp kelurahan, dan tidak dikeluarkan oleh lurah dan camat. tidak ada biaya. tolak jika ada pungutan biaya dan segera laporkan jika dimenakan pemungutan biaya. pembayaran retribusi jika memang dikenakan retribusi, tidak dilakukan melalui pikah kelurahan atau ptsp, tetapi melalui bank dki.

    1. admin
      May 3, 2015 at 13:11

      Sangat menyejukkan dan melegakan. Tinggal nanti dilihat di lapangan. Para pemohon SKDU, silakan baca komentar ibu Retno ini.

  11. ellin
    May 7, 2015 at 11:25

    saya kira apa yang baru saja saya alami-ditarik Rp. 300.000,- untuk PERPANJANGAN skdu- sudah mahal, ternyata…

    1. admin
      May 12, 2015 at 21:20

      Hanya Rp 300 ribu? Wah, termasuk baik hati tuh petugas kelurahannya. Atau malu-malu. Di kelurahan mana nih bu Ellin?

    2. Bambang Agus HS
      August 26, 2015 at 15:55

      Yg Bapak urus dikelurahan mana kalau boleh tahu saya juga mau mengurus SKDU
      terima kasih

      1. admin
        October 5, 2015 at 23:43

        Wah, lebih baik tidak disebutkan. Tapi di semua kelurahan prosedurnya sama. Ada yang menuntut lebih lengkap, misal surat tidak keberatan dari tetangga sekitar (4-5 orang) seperti ditulis bapak Ade Fadlie di atas. Silakan ke kelurahan anda dan tanyakan syaratnya ke mereka.

  12. Renta simbolon
    July 3, 2015 at 00:26

    Saya hari ini mengurus SKDU di pamulang. Tepatnya di Rt 002/ Rw 005 kelurahan buaran. Pak RTnya minta 3juta. ini katanya untuk lingkungan (warga yg tinggal disekitar itu ada 8 rumah), rt/rw, pamong praja, organisasi karang taruna, kelurahan, kecamatan. Saya belum kasih duitnya. Besok saya akan ketemu pak RT lagi. Tapi saya keberatan dengan biayanya. Apa yang harus saya katakan kepada pak RTnya? Supaya dia tidak terlalu banyak ambil keuntungan.

    1. admin
      August 4, 2015 at 14:55

      Coba saja lewat kelurahan. Mungkin petugas kelurahan bisa mencari cara mem-bypass RT/RW, atau biar dia yang bernegosiasi dengan pak RT/RW.

    2. admin
      August 4, 2015 at 15:10

      Ibu Renta mungkin bisa minta bantuan pak Marthin.

  13. marthin
    July 5, 2015 at 11:45

    Saya sudah beberapa kali mengurus SKDU, di beberapa wilayah memeliki harga yang beragam, tergantung bagaimana pendekatan kita terhadap pegawai/staf kel dan kec, paling murah 300.000 paling mahal 500.000 untuk wilayah Bekasi dan Jakarta

    1. admin
      August 4, 2015 at 14:59

      Bagus itu pak Marthin. Meskipun masih belum masuk ke tingkat “bersih sekali” tapi minimal harga segitu tidak terlalu mencekik. Banyak yang dirongrong minta jutaan. Apa boleh buat, kita tidak bisa memindah kantor karena sudah keburu sewa atau beli properti di daerah itu.

    2. aslikha
      March 24, 2017 at 01:07

      Kak, bekasi mana itu kak yang 500 ribu utk pengurusan skdu nya dan tahun berapa

  14. verdi
    August 26, 2015 at 17:29

    sore….mau tny klo hanya pembuatan SKU kelurahan sulit tdk ya??? krn sy mau bt untuk rental mbl…daerah sy pamulang…ada biaya tdk ya??? mohon pencerahan….thx

    1. admin
      October 5, 2015 at 23:44

      Pada dasarnya sama dengan SKDU. Hanya lebih cepat karena SKU hanya perlu ijin kelurahan, tidak perlu ke kecamatan. Sedang SKDU butuh ijin sampai kecamatan.

  15. taryo.
    September 11, 2015 at 22:10

    Buat temen temen yg komen dgn unek unek nya..sebetulnya kita ini warga negara yg patuh dgn aturan2 yg berlaku di masing2 daerah kita..tapi yg sy gak masuk akal kita malah di dzohlimi sama mereka yg memegang aturan2 tersebut.. sy juga baru aja selesai bikin SKDU biaya nya juga diminta 800 ribu.. dan bikin perbauri kartu keluarga diminta biaya 150 ribu..sy Dunia Ahkirat tidak ihklas mengeluarkan biaya sebesar itu.. semoga Allah memberi pelajaran kepada nya dan kepada istri dan anak anaknya dengan duit haram tersebut…makanya sy dari dulu setiap ada pemilihan lurah pemilihan walikota pemilihan gubernur sy duduk manis aja di rumah nonton tivi.tdk pernah dateng kepemilihan..

    1. admin
      October 5, 2015 at 23:56

      Buat pak Taryo, saya juga mengalami hal demikian. Tapi mari tetap optimis dalam hidup. Indonesia adalah negeri yang beragam. Di antara aparat yang buruk, saya percaya masih ada yang baik. Semoga mereka tidak tergerus keadaan dan tetap idealis.

  16. erwin
    September 18, 2015 at 07:33

    siapa bilang murah, pegawai kelurahan sukaragam lbh buas korupnya, buat skdu baru 1500000 sedang perpanjang 1000000. lebih mahal dr semua kelurahan di bekasi.

    1. admin
      October 6, 2015 at 00:15

      Bapak Erwin, memang biaya sangat subyektif tergantung pegawai kelurahan yang menerima permintaan. Mereka juga tidak bisa menunjukkan peraturan pemerintah yang mendasari biaya tersebut. Juga tidak ada kwitansi atas pembayaran kita.
      Tapi biaya SKDU Rp 1,5 juta sudah sangat berlebihan dibanding kelurahan lain.

  17. aprizal
    October 7, 2015 at 15:20

    Saya pernah mengurus sku di jakarta tepatnya di kampung bali krna saya buka usaha di gedung blok B tanah abng..surat pengantar domisili usaha dikeluarkan oleh pengelola gedung blok B lalu saya ke kelurahan saya disambut ramah dan diberi tahu syarat2 nya dan smua dipermudah dan hebatnya hari itu jg stlah persyaratan lengkap sku langsung jadi dan tanpa biaya apapun GRATIS…
    Tp sekarang tepat hari ini saya menemani teman saya mengurus sku.di kerenakan alamat usaha dan alamat ktp teman saya beda diia mesti meminta surat pengantar dr rt untuk ke kantor desa bojong sbb tmpt usaha nya di desa bojong..stlah di beri surat pengantar lalu kami ke kantor desa..dan langsung di menanyakan pengrusan skdu sbb sku itu di alamat sesuai tmpt tinggl dan tempat usaha sama….yg buat saya kaget terang2an menanyakan ke kami..:bpk sudah atau brpa biaya nya..teman saya jwb spontan tidak..lalu dia menuliskan diberkas nya sebesar 500rb dan saya tanya kok mahal ya pak biaya nya dia jwb itu udah dr atasan nya klo minta kebijakan nanti saya sampaikan ke atasan saya kata petugas desa itu…yg jd pertanya an saya dan mohon bantuan nya ..apakah aturan di jakarta dan di daerah lain kususnya bojong….itu beda kah dlm pengurusan SKU/SKDU….trimakasih

    1. admin
      October 15, 2015 at 15:46

      Setahu saya memang pengurusan SKDU ini gratis untuk seluruh Indonesia. Hanya saja, apakah pak Lurahnya cukup berani menekan anak buah atau tidak. Atau malah pak Lurah bekerja sama dengan anak buah mencari pendapatan bagi kantong sendiri. Percayalah, ketika anda membayar untuk SKDU, tidak ada sepeser pun rupiah masuk ke kas negara.

  18. Reny Diah
    December 16, 2015 at 14:46

    Pengalaman saya hampir sama seperti di atas.
    Saya sudah melengkapi berkas2 persyaratan untuk perpanjangan Surat Domisili Usaha, bahkan berkas asli PT pun saya bawa juga.Ketika tiba di kantor kelurahan, diminta menyiapkan uang 1 juta rupiah. Petugas kelurahan bilang, 500 ribu untuk lurah, 500 ribu lagi untuk denda SKDU karena telat 5 bulan. Dan jika ingin legalisir di kecamatan, harus bayar 100 ribu.
    Saya jadi bingung, kok bayar ya? Ya sudah, berhubung penting akhirnya saya bayar.
    Seminggu kemudian saya ditanya atasan saya, bagaimana SKDU nya? Saya jawab sudah selesai, tapi saya diminta bayar 1 juta. Atasan saya sontak marah dan langsung mengajak saya ke kantor kelurahan bertemu dengan petugas yang waktu itu mengurus SKDU saya. Setelah marah2 dan bicara panjang lebar(atasan saya & petugas kelurahan), akhirnya petugas kelurahan itu minta no. hp saya untuk dihubungi jika uang tadi sudah ada. Berselang 1 jam, saya disms petugas kelurahan bahwa uangnya sudah ada. Dan hari itu juga, uang 1 juta tadi kembali.
    Tapi keesokan harinya, saya disms lagi oleh petugas kelurahan, dia menjelaskan agar saya tdk salah paham, karena uang 1 juta itu sbnarnya untuk bayar tenaga honorer.
    Dan besoknya, saya langsung legalisir ke kecamatan tanpa mempedulikan lagi sms2 dari petugas kelurahan itu. Di kecamatan, saya tidak diminta membayar.
    Tetapi, besoknya lagi2 petugas kelurahan sms saya, katanya saya dapat salam dari orang kecamatan, urusannya belum selesai sama sperti di kelurahan kemarin.
    Haduh bikin pusing saja, terlihat sekali jika menginginkan saya segera membayar uang yang mereka minta itu.

    1. admin
      January 11, 2016 at 22:33

      Terima kasih banyak atas sharingnya, ibu Reny Diah. Memang kita masih harus prihatin hidup di negeri ini. Mental sebagian besar aparat masih pakai aji mumpung.

  19. Hans
    January 18, 2016 at 14:01

    Mohon tanya, saat ini saya mau mengajukan SKDU, seumur2 baru tahu isitlah tsb.
    yang saya mau tanya:
    1. Jika usaha saya perorangan, apakah SKDU bisa terbit? krn saya tidak pakai cv
    2. Apakah kalo mau urus SKDU itu tempat usaha hrs sdh berdiri?krn saya liat mereka akan survei ke lokasi (tempat masih renov). Saya akan membuka apotek. Salah satu syarat pendirian apotek adalah ada nya SKDU yg akan di lampirkan di izin ke DinKes nya.

    Mohon pencerahannya, terima kasih

    1. admin
      January 26, 2016 at 10:59

      Bapak Hans yth,
      1. Untuk SKDU, harus ada CV atau PT. Itu syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada CV atau PT, maka yang bisa diminta ke kelurahan adalah SKU (Surat Keterangan Usaha).
      2. Tempat usaha sudah harus ada. Karena di SKDU dituliskan alamat usaha. Juga akan ada survey dari petugas kelurahan dan kecamatan. Survey ini hanya memastikan bahwa alamat itu benar-benar ada.
      Untuk Dinkes, mungkin mereka (DinKes) akan survey lagi terkait bidang usaha spesifik (misal apotek atau klinik).

  20. Yurry Abdul
    February 4, 2016 at 14:27

    Mohon tanya, saya ingin buat surat domisili perusahaan ( PT ), saya mau buat di daerah Condet, setau saya surat Ruko jalan raya daerah sana adalah diperuntukan untuk hunian. Maka dr itu saya mau tanya sama sepuh disini.

    1. Apakah bisa saya buat surat tsb di tempat itu ?
    2. Sering saya lihat surat domisili ada yg bilang SKPD, SKPU, atau SKU. apakah sebutan itu hanya sebutan ? atau memang berbeda pengertiannya ?

    Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

    1. admin
      February 10, 2016 at 10:13

      1. Ijin SKDU dari RT, RW, kemudian kelurahan dan kecamatan. Kalau itu lolos berarti boleh.
      2. SKDU = surat keterangan domisili usaha, untuk usaha yang mempunyai akte (CV, PT, atau lainnya). Ijin dari kelurahan dan kecamatan.
      SKU = surat keterangan usaha, untuk usaha yang tidak mempunyai akte. Ijin dari kelurahan saja.
      Untuk SKPD, saya tidak jelas. Apakah ini Surat Keterangan Pindah Datang? Setahu saya ini untuk yang mau pindah KTP.
      Atau Surat Keterangan Pajak Daerah? Ini diurus dispenda, bisa dilihat di STNK atau PBB.
      Yang jelas keduanya tidak diperlukan dalam mendirikan perusahaan.
      Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh?

    2. Hart
      June 6, 2016 at 10:37

      iya didaerah sepanjang jalan condet raya memang untuk hunian, domisili nda bisa disana

  21. Esty Setiawaty
    February 20, 2016 at 07:04

    Mohon tanya, saya berencana untuk membuat SKDU di salah satu kelurahan dan kecamatan di kota Depok, namun Akte notaris berkedudukan dengan domisili di Jakarta. Apa itu bisa keluar SKDU? Adapun hal itu karena saya memiliki usaha toko Alat Tulis Kantor di Jakarta, dan saya ingin membuka usaha TIKI di Depok. Mohon pencerahannya. Terima kasih.

    1. admin
      February 20, 2016 at 21:37

      Ibu Esty yth, setahu saya tidak bisa. Karena lokasi perusahaan tertulis di akte. Ibu bisa membuat cabang dari perusahaan ibu di Depok, baru bisa membuat SKDU. Silakan datang ke kelurahan di Depok dan bertanya lebih lanjut mengenai aturan membuat SKDU di sana.

  22. mellina
    February 22, 2016 at 21:56

    mau tanya..adek saya domisili di jakarta..tp dia ada usaha kecil ( produksi baju) di luar kota (jawa) yg sekaligus mnjd tmp usahanya..usahanya blm berbadan hukum krn cmn usaha online saja ..yg saya mau tnykan bagaimana proses pembuatan sku/skdu adek saya..klo mnrt yg saya baca di atas skdu hrs berupa cv/pt..klo mau membuat sku yg membuat kelurahan domisili adek saya(jkt) atau kelurahan tmp usahanya (di jawa) ya? atau perlu surat pengantar rt /kelurahan tmp lokasi usahanya berada agar diteruskan ke rt/kelurahan domisili adek saya tinggal di jkt untuk proses sku nya..mohon pencerahannya.mksh

    1. admin
      March 1, 2016 at 17:52

      Ibu Mellina yth,
      SKU dan SKDU diminta dari kelurahan tempat lokasi usaha. Tidak perlu surat pengantar dari kelurahan domisili KTP. Silakan ke kelurahan tempat usaha, dan bertanya persyaratan di sana. Biasanya akan diminta pengantar RT/RW tempat lokasi usaha, tandatangan tetangga sekitar, ijin dari pemilik bangunan, fotocopy IMB lokasi usaha, FC KTP pengelola.

  23. Hesti maryana
    February 23, 2016 at 23:46

    Saya berencana membuat skdu sebagai persyaratan membuka agen pOs didaerah sukaraja kaum kab bogor. Karena ktp saya daerah laladon ciomas maka saya ke Rt setempat untuk membuat surat keterangan Domisili sementara sebagai tembusan ke kelurahan. Setibanya dikelurahan saya diberitahukan persyaratan membuat skdu antaralain fc n tandatangan warga sekitar,sppt,sertifikat tanah serta dikenai biaya 500rb. Karena saya keberatan ditarif sekian saya tanya knp bs semahal itu,petugas menjawab Jkarena ktp sy ktp luar dan bukan warga sini. Dan pak lurah tdk mw tandatangan. Ia mlh menyodorkan contoh skdu yg ia buat untuk warga di perumahan griya soka. Ibu ini jg bikin skdu 500rb ibu. Padahal tetangga di sebelah kios saya pun dng ktp luar membuat skdu hanya dng uang seikhlasnya. Tp knp sy merasa dipersulit. Apa semahal itu kah surat keterangan usaha? Bukan surat untuk ijin usaha. Pdhl usaha agen pos adala salah satu program pemerintah agar pelayanan pos dimasyarakat bs lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat (kepentingan umum). Untuk daerah lewiliang mewajibkan setiap kepala desa agar tersedianya kantor pos di dekat kelurahan,bahkan mereka berani menyediakan tempatnya. Tapi kenyataan yg saya alami berbeda sekali mlh merasa di persulit. Apa disetiap daErah begini. Pungli msh bertebaran dmn mna. Bukankah mereka itu pelayan masyarakat? Tp mlh memeras keringat rakyat. Blm jgbuka usaha hrs diTarif harga mahal demi selembar kertas yg dibubuhi tandatangan Kepala desa. Buat admin tolong pencerahan Nya.

    1. Mohamad Taufik
      March 16, 2016 at 17:40

      Kalau yang saya tahu, daerah Bogor memang masih banyak punglinya Bu,, kemarin saya membuat SKDU di daerah Citayam diminta 2,5 juta, padahal usaha aja belum juga jalan. Mau gak mau, ikhlas gak ikhlas yang katanya itu udah peraturan dari Kades/ Lurahnya. Saya sempet minta peraturannya yang ternyata tidak ada peraturan seperti itu. Dan di Kecamatan di minta juga biaya administrasinya sampai 1 juta, padahal meereka sudah di gaji (PNS).

    2. admin
      March 17, 2016 at 17:16

      Ibu Hesti yth,
      Saya membuat SKDU tapi KTP saya tidak sama dengan lokasi usaha (beda provinsi, KTP saya di Depok, Jawa Barat, tempat usaha di Tangerang Selatan, Banten. Tapi tidak diminta membuat Surat Keterangan Domisili Sementara. Memang ada syarat pernyataan dari pemilik rumah mengijinkan rumahnya/bangunannya dipakai tempat usaha saya.
      Mengenai ongkos, sejatinya gratis alias tidak ada biaya. Tapi, para petugas kelurahan merasa menjadi raja di daerahnya dan berkenan menetapkan harga mereka. Yang bisa saya sarankan, coba ibu tanya apakah ada perda/UU yang mengatur biaya ini? Kalau mereka tidak bisa menunjukkan (saya yakin mereka tidak bisa menunjukkan), setujui saja tapi minta kwitansi. Kalau mereka tidak mau memberikan kwitansi, baru nego. Tapi harap tetap dengan muka ramah, karena ibu akan berhubungan dengan mereka setiap tahun. (SKDU diperpanjang setiap tahun.)

  24. March 7, 2016 at 19:47

    Malam Pak ..Admin….

    Saya mau rencana membuat CV….

    Alamat Di Jakarta Barat ( KTP )
    terbentur masalah SKDU..surat keterangan domisili usaha …gitulah….Dikarenakan wilayah saya termasuk zona pemukiman bukan zona niaga…kata notaris dan pihak kelurahan…………….
    umpamanya saya pinjem alamat / rumah / ruko buat SKDU nya diluar jakarta
    ( tangerang atau depok ) tapi kantor tetap di jakarta….bisa tidak saya buat cv di luar jakarta ……………KTP tetap DKI…??????

    1. admin
      March 7, 2016 at 20:23

      Pak Agus yth,
      KTP pemilik boleh beda dengan lokasi usaha. Itu sebabnya banyak ruko disewakan. Alangkah terbatasnya kalau penyewa harus berdomisili di sekitar ruko saja.
      Saya juga KTP Depok, Jawa Barat tapi alamat CV di Tangerang Selatan, Banten.
      Hanya nanti di lokasi usaha kantor kelurahan akan menanyakan surat ijin dari pemilik bangunan. Jadi kalau mau menyewa rumah/ruko, harap ditanya maukah pemilik menandatangani surat ijin tempatnya dipakai usaha.
      Satu lagi, jika CV beralamat di luar Jakarta, maka usaha di tempat anda di Jakarta menjadi illegal. Karena alamat CV bukan di alamat tempat tinggal anda.

  25. Mohamad Taufik
    March 16, 2016 at 17:32

    Saya baru saja membuat SKDU di daerah Citayam Bogor, sebenarnya bukan milik saya tetapi milik Kakak ipar saya, yang kebetulan saya yang di mintakan tolong untuk mengurusnya.
    Syarat yang di minta di kelurahan antara lain, Akte Notaris (foto copy), Surat Tanah (kebetulan usahanya di rumah jadi foto copy surat tanah juga di minta), PBB/ Pajak Bumi dan Bangunan (foto copy).
    Biaya yang diminta Rp. 2.5juta (administrasi) diluar jasa (,,,?), saya tidak tahu itu uang untuk apa dan peraturannya seperti apa (yang katanya itu sudah peraturan dari Kepala Desa/ Lurah). Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, akhirnya di buat juga selembar SKDU dengan biaya tersebut. Padahal baru juga mau usaha, sudah keluar uang banyak. Apakah semua wilayah di kabupaten (selain Jakarta) urusan birokrasinya masih banyak yang seperti ini ya,,?

    1. admin
      March 17, 2016 at 17:23

      Bapak Mohamad Taufik yth,
      Terima kasih banyak atas keterangan tambahan anda.
      Itulah, pak. Biaya SKDU sangat variatif, sangat berbeda dari kelurahan ke kelurahan. Mungkin tergantung dari “parah tidaknya” gratifikasi setempat. Setahu saya memang SKDU itu gratis. Tapi di lapangan ternyata kenyataan tidak seindah peraturan. Mohon yang di pemda bisa memberikan pencerahan ke kami-kami pelaku usaha. Yang baru mau tertatih-tatih berjalan, tapi sudah dijegal sebelum memulai usaha. Parahnya, ini harus diperpanjang setiap tahun. Jadi kemungkinan besar biaya ini akan berulang. Sama, atau bahkan lebih besar di tahun berikutnya. (Alasan: kan inplasi pak. Harga barang aja udah pada naek).

  26. Renny
    March 20, 2016 at 20:47

    Membaca komen2 di atas, saya membayangkan klo dgn cara oknum tersebut, saya pasti bisa bnyk duit walaupun dgn cara tdk pantas…hehehe…
    OKNUM…OH…OKNUM…tp percayalah, masih bnyk PNS yg tdk begitu.
    Kebetulan, saya adalah PNS yg ditugaskan di sebuah kelurahan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kebetulan lagi, salah satu tugas saya adalah membuatkan SKU ataupun SKDU, dan alhamdulillah, di pemkot kami, semua pembuatan surat2 di kelurahan itu semuanya gratis..tissss…tisss…termasuk ketika kami membuatkan SKU/SKDU. Yang pnting syarat2 lengkap, tnggal kami buatkan. Tdk ada namanya mempersulit warga.
    Dan meskipun Lurah saya tdk prnah mewanti wanti kami utk tdk melakukan pungli thd masyarakat, tapi alhmadulillah saya dan teman2 gak prnah tuh namanya mnta uang dgn masyarakat yg mnt dibuatkan surat2 di tmpt kami.

    Tp alhamdulillah, ada aja rejeki anak2 sholeh hehe.., ada aja rejeki klo kebetulan yg mnta buatin SKU itu pnya usaha warung makan, suka dianterin makanan utk org sekantor, atau pnya dagangan kripik, pokoknya yg berbentuk mknan gitu…suka mampir deh ke kantor buat kita2. Yang pnya usaha komputer prnah ngasih kita tinta isi ulang. Ya..apapun deh namanya rejeki yang pnting kita gak mnta, ada2 aja dtgnya. Yg pnting kerja ikhlas aja…klo dibawain apa ya bersyukur yg pnting km gak minta.
    Perlu diketahui,sbnrnya tunjangan kami disini, khususnya di kantor kelurahan ini termasuk yg terkecil se-propinsi Lampung.
    Walaupun ada sebagian yg suka mengeluh, namanya manusia ya normal aja kan…tapi km pnya budaya malu, yg mmng sdh dibentuk dan ditekankan oleh bpk walikota utk tdk melakukan pungli kpd masyarakat. Begitupun dgn pembuatan KTP, KK dll…birokrasinya tdklah berbelit2 dan rumit semuanya gratisss, gak seperti yg dikeluhkan tmn2 di luar provinsi/luar pulau, di kota saya itu tdk ada.
    Semoga sharing saya bermanfaat….sapa tau ada yg mau pndah ke kota saya..hehe..

    1. admin
      March 21, 2016 at 11:56

      Terima kasih banyak Ibu Renny. Jadi pingin pindah ke sana nih. Temans, ini ada berita menyejukkan dari Metro, Lampung. Semoga semangatnya menyebar ke para petugas kelurahan yang lain.

  27. Zulkifli Faisal
    March 22, 2016 at 17:44

    Dear Pak Admin
    Apakah ada cara lain buat SKDU di lokasi bukan Zona Niaga? Gimana prosesnya?

    Thanks

    1. admin
      March 23, 2016 at 07:21

      Bpk Zulkifli yth,
      Kalau bukan zona niaga kayaknya pihak kelurahan tidak mau memberikan SKDU. Bisa diakali dengan membuat alamat usaha di tempat lain sebagai formalitas. Tapi tetap tempat usahanya menjadi illegal karena lokasi usaha secara resmi (tertulis di SKDU) bukan di alamat itu.

  28. April 1, 2016 at 10:27

    Saya buat surat domisili kelurahan di bekasi tepatnya di kelurahan harapan baru biaya admin sukarela 75rb. Beres….
    dan skr kantor sy pindah di tambun selatan kel lambangjaya…sy dimintain 1jt….. oleh petugas kelurahan….. bener2 maling oknum kel lambangjaya tambun selatan

    1. admin
      April 6, 2016 at 16:27

      Memang raja-raja kecil masih ada di kantor-kantor kelurahan. Turut prihatin. Belum ketemu cara jitu untuk memberantas pungli ini. Karena memang mereka yang “punya kuasa”. *geregetan.com*

  29. Selian
    April 4, 2016 at 12:07

    Wahhhhhhhh sharingnya membuat SKU emang banyak lika liku ya kawan-kawan. Saya mau sharing juga jadinya, waktu itu Februari 2016 saya mau buat SKU daerah Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Kacang Barat tepatnya, setelah pengantar RT dan RW Saya ke Bagian Pelayanan Umum Kelurahan Pondok Kacang Barat, petugas di loket masih muda-muda, proses membuat SKU berjalan kurang dari satu jam kebetulan Pak Lurah ada di tempat dan langsung tanda tangan Lurah juga, saat mau ambil SKU saya tanyakan petugas “Berapa biayanya untuk ngurus SKU? Mereka bilang gratis, sekedarnya saja kalo Bapak memang mau berbagi…..
    ??? Tergantung Qt kawan-kawan kalo seperti ini khan? Tapi sebelumnya Saya ada ngurus SKDU juga di Kelurahan yang sama, Kelurahan Pondok Kacang Barat Tangerang Selatan tepatnya, waktu itu saya ketemu ibu Munaroh namanya, melihatnya udah tidak usia muda lagi dan Beliau mematok 750.000, – dan Saya langsung komplain dan memintanya memberikan kuitansi jika ada pembayaran, dan ibu Munaroh tersebut terakhir bilang sama persis dengan sebagian pengalaman teman-teman itu uang untuk membayar tenaga honor, alasan klasik bukan? Mungkin udah kebiasaan pungli selama ini jadi kebiasaan buktinya pegawai yang baru / yang masih muda-muda tidak seperti yang udah berumur tua dalam pelayanan publik. Diharapkan juga teman-teman dan admin agar tidak Menimbulkan Suudzon agar komentar dilengkapi dengan alamat dan oknum yang jelas untuk perbaikan kedepannya dalam melayani masyarakat, semoga bloq / websitenya ini ada pihak-pihak yang kompeten membacanya dan keluhan Qt semuanya yang mau berusaha, berwiraswasta bisa di permudah lagi kedepannya dalam mengurus kelengkapan dokumen usaha Qt, salam wirausaha dari Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan

    1. admin
      April 6, 2016 at 16:23

      Terima kasih sharingnya pak Selian. Semoga para oknum itu sadar dan tidak lagi mempersulit pencari surat resmi. Hanya saja, untuk menuliskan secara terus terang nama oknum tersebut, kawan-kawan masih agak sungkan. Karena setiap tahun SKDU harus diperpanjang, berarti harus berhadapan dengan oknum yang sama tahun depan. Ini yang dikhawatirkan, jangan-jangan dipersulit.

  30. Dwi
    April 6, 2016 at 21:49

    Dear Admin,

    saya sedang mengurus SKDU untuk kantor saya, persyaratannya sudah lengkap dan juga pihak kelurahan untuk mensurvei sudah datang untuk mensurvei tetapi pihak dari kelurahan bilang persyaratan sudah lengkap tetapi dikawasan ini tidak bisa dibuat untuk dijadikan perkantoran kecuali sejenis minimarket atau warung2 karena sudah termasuk kawasan rumah penduduk. apakah wajar hal seperti ini? lalu langkah selanjutnya agar saya mendapatkan SKDU bagaimana?

    Thanks

    1. admin
      April 18, 2016 at 17:47

      Setahu saya memang di DKI dilarang membuat perusahaan di lokasi tempat tinggal. Daerah lain mungkin punya kebijakan berbeda.
      Di DKI, hanya beberapa jenis usaha diperbolehkan berada di zona pemukiman. Silakan lihat di SK Gubernur DKI Nomor 203 tahun 1977. Silakan nego ke kelurahan untuk ini. Mungkin usaha anda masih diperbolehkan.

  31. dewa
    April 21, 2016 at 22:01

    Saya baru saja mengurus SKDU di daerah saya..syarat yg diwajibkan ktp,KK,akta pendirian,ttd tetangga minim 4 orang.
    Prosesnya minta pengantar dari RT dilanjut ke RW, selanjutnya ke kelurahan meminta formulir SKDU yg harus kita isi terlebih dahulu. Alhamdulillah di kelurahan GRATIS.. Tp tetap saya kasih 20ribu sekedar untuk beli rokok dan kopi untuk petugas.. Selanjutnya saya ke kecamatan, sempat bingung karena gak tau harus kemana, akhirnya setelah tanya kesana kemari langsung saya berikan berkasnya dan 3 hari kerja bisa diambil. Dan lagi” Alhamdulillah GRATIS…..
    Buat yg mau mengurus SKDU atau SKU, biaya pembuatan seharusnya gratis tidak dipungut biaya. Kalau memang anda dipungut biaya itu berarti petugas di desa dan kecamatan anda yg wajib untuk diproses….
    Terima kasih semoga sukses dan lancar usahanya…

  32. Demianus Marcus Ronald
    April 29, 2016 at 18:18

    Minta informasi mengenai pembuatan SKDU berapa beaya resminya di Gunung Putri Bogor. Karena saya kena todong pembuatannya 12 juta di Kelurahan dan 12 juta di Kabupaten. Dimana saya harus komplain untuk masalah ini, Terima kasih, Ronald 2310 7f30

    1. admin
      May 13, 2016 at 11:21

      Turut berduka cita untuk pak Ronald. Tapi setahu saya SKDU tidak sampai ke kabupaten. Hanya kelurahan dan kecamatan.
      Kata ibu Wulan (scroll ke atas) bisa dilaporkan ke Ombudsman http://www.ombudsman.go.id. Saya sih belum pernah nyoba.
      Silakan dicoba pak Ronald, terus diceritakan ke kami di sini, ya. :)

  33. Sisislia Susanto
    May 3, 2016 at 09:20

    mau tanya admin, saya mau tanya berapa sebenarnya total biaya pembuatan syarat-syarat PT mulai dari akta perusahaan, TDP, NPWP,SKDU dan lainnya. karena setelah saya survey tarifnya berbeda-beda mulai dari 6 jt hingga 12 juta, saya berdomisili di kota Palembang. trims…

    1. admin
      May 13, 2016 at 11:17

      Silakan lihat di tulisan saya Mendirikan Perusahaan, pak. Semoga membantu.

  34. eronn
    May 8, 2016 at 07:53

    Seminggu yang lalu bikin surat keterangan domisili usaha daerah pademangan jakarta utara. lokasi usaha di gedung jadi agak mudah ga perlu ke RT. minta surat ket dari pengelola gedung aja.

    Biaya GRATIS..urus jumat senin sore sudah jadi dikabarin via sms.

    1. admin
      May 13, 2016 at 11:14

      Wow, mas Eronn sangat beruntung. Semoga tertular ke kelurahan lain.

  35. adityaBW
    May 17, 2016 at 09:59

    saya belum apa-apa di kelurahan di mintain 1jt, gmn donk? sebenernya gak masalah 1jt ny asal RESMI dan ada bukti pembeyaran yang sah.. soal nya saya di audit sama kantor pusat.. ada solusi? terima kasih..

    1. admin
      May 17, 2016 at 13:46

      Iya, tidak ada kuitansi. Karena memang tidak ada biaya resmi, seharusnya gratis.
      Kalau mau kompromi, ya minta kuitansi sumbangan ke kelurahan atau apalah gitu asal bisa dibuat kuitansi. Kuitansinya juga pakai kuitansi standar, beli di toko buku, bukan kuitansi resmi kelurahan.
      * inilahhidupdiindonesia *

  36. PUTRI
    May 25, 2016 at 18:30

    Selamat Malam,
    Saya Putri domisili di jakarta timur

    Saya ingin membuka usaha di Depok, perusahaan berbentuk CV sudah punya SKDU di Depok. Namun beda tempat dan harus buat yang baru. Beda kelurahan dan kecamatan dengan SKDU yang lama.

    Status Toko milik orang lain (Sewa) .

    Bagaimana pengurusannya? Apakah perlu IMB, PBB dan akta Tanah dari yang punya tempat?

    Dan berapa biayanya?

    Terima Kasih

    Jika saya ingin

    1. admin
      May 26, 2016 at 09:43

      Ibu Putri yth, surat yang dibutuhkan dari pemilik adalah foto copy IMB dan surat kontrak yang menerangkan bahwa ibu menyewa di situ. Jika tidak ada surat kontrak, dibuat surat ijin dari pemilik yang isinya tidak berkeberatan toko/ruko/rumahnya dipakai sebagai tempat. Lebih lanjut bisa ditanyakan ke petugas kelurahan yang bersangkutan. Semoga membantu.

  37. August 14, 2016 at 11:43

    Assalamuallaikum WrWb….salam kenal dan bagus sekali

    1. admin
      August 16, 2016 at 07:18

      Wa alaikum salam. Terima kasih sudah mampir. Ngopi-ngopi dulu, pak.

  38. Tini
    August 19, 2016 at 21:17

    Beda SKDU sama SKDP (surat keterangan domisili perusahaan) apa ya? Sy baru mau buat SKDU untuk CV sebagai syarat pembuatan PIRT.. Apakah perlu SKDU sementara CV kami sudah punya SKDP yang disurvey2 segala sma petugas kelurahan? Masalahnya CV kami berlokasi ruko, apa karena PIRT lokasinya harus di rumah maka butuh SKDU? Atau mungkin bukan SKDU tapi SKU mengingat ktp bos alamat di Bali? Jadi serba salah nih.. padahal udah terlanjut buat pengantar RT untuk SKDU dan dipatok harga 150rb..

    1. admin
      August 29, 2016 at 06:38

      Ibu Tini yth, saya juga baru tahu ada SKDP. Dan kayaknya fungsinya sama. Apa lain daerah lain namanya ya?
      Kalau SKDU, alamat tergantung alamat perusahaan, bukan alamat KTP pemilik.
      Ada yang bisa memberi pencerahan?

  39. rindurasya
    September 24, 2016 at 21:18

    Asslammualaikum warahmatullahhiwabarakatuhu.
    Saya warga rt 04 rw 08 saya sewa tempat untuk toko fotocopy di rt 01 rw 07 masih satu kelurahan,saya ingin membuat sku, sekaligus mengajukan pinjaman kur,tetapi salah syaratnya harus mempunyai sku,tetapi saya minta surat keterangan domisili di rt 01 rw 07 dipersulit,bahkan tidak mau membiarkannya,dikarenakan takut bermasalah,jadi jika pembuatan sku saya ,meminta dari rt 04 rw 08,menerangkan bahwa benar saudara mempunyai usaha di rt 01 rw 07 apakah bs nantinya pembuatan sku nya,mohon pencegahannya,terima kasih

    1. rindurasya
      September 24, 2016 at 21:20

      Maaf maksudnya pencerahannya

    2. admin
      October 20, 2016 at 23:55

      Bapak Rindurasya yth,
      Setahu saya tidak bisa, pak. Ijin SKU dikeluarkan dari tempat lokasi usaha. Jadi harus tanda tangan RT/RW/Kelurahan sesuai alamat tempat usaha.

  40. ivan
    October 1, 2016 at 20:05

    saya mau urus cv, di RW saat akan minta tanda tangan surat pengantar, sudah diminta 400.000 untuk HO katanya, apa retribusi ini ada ? trima kasih informasinya

    1. admin
      October 20, 2016 at 23:52

      Bapak Ivan yth, memang harus ada ijin HO (Hinder Ordonantie) untuk perusahaan yang dinilai berpotensi membahayakan, merugikan, atau mengganggu sekitar. Besar tarif berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Yang jelas, ketika ada kuitansi, maka pungutan itu (biasanya) resmi. Kalau tidak ada kuitansi, bisa ditebak itu tidak resmi.

  41. Riska
    December 7, 2016 at 11:17

    Saya mau tanya pak, Untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan itu prosesnya sampe mana ya? Apakah cukup surat dari kantor lurah aja? Atau masih perlu ngurus ke kantor kecamatan?
    Trims…..

  42. iin
    January 19, 2017 at 15:18

    mau tanya pak, apakah untuk membuat skdu, IMBnya harus imb usaha? tidak bisa rumah tinggal? terimakasih :D

    1. admin
      January 21, 2017 at 07:23

      Menurut pengalaman, tidak harus. IMB tempat usaha saya juga sebagai rumah tinggal.

  43. Atho
    February 1, 2017 at 18:03

    Dear Admin

    Saya menjual sepatu di Lazada ( Online ), apakah perlu SKDU untuk itu ? Karna ada warga di tempat saya yang menanyakan SKDU usaha yang sedang saya jalani ini kepada RT, lalu RT bertanya kepada saya tentang SKDU usaha yang saya jalani ini. Terima Kasih

    1. admin
      February 1, 2017 at 19:27

      Nyontek dari kaskus:

      Dalam hukum, selama peraturan bisa menjangkau sesuatu meski itu bersifat real atau cyber, tidak perlu ada pengklasifikasian khusus.
      Jadi, meski bisnis ente bersifat online & belum ada peraturan yg khusus mengatur itu, tapi selama ada peraturan yg bisa menjangkaunya, ente harus ngikuti aturan itu.

      Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

      Dan dapat diasumsikan bahwa online shop ente itu salah satu jenis perusahaan yaitu perusahaan perorangan.

      Berdasarkan Permendag 46/2009, setiap usaha perdagangan wajib untuk memilki SIUP. Tapi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:
      a. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
      b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat;
      c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

      Tapi meski begitu, perusahaan mikro itu bisa mendaftarkan usahanya apabila memang dikehendaki (nyari legalitasnya).

      Kesimpulannya, perusahaan perorangan hukumnya tidak wajib untuk mendaftarkan usaha perdagangannya jika termasuk kriteria yg disebutkan dasar hukum yg ane sebutin. Tapi apabila ente pengen daftarin, ente bisa donlot formulirnya di Lampiran II Permendag 36/2007 atau tanya Disperindag setempat.

      Semoga bermanfaat

  44. dyan
    May 2, 2018 at 11:57

    selamat siang admi
    klo cv bukan alamt setempat dalam arti mau buak cabang di wilayah lain yg beda kabupaten apakan bisa mendapatkan surat domisili?? thanks sebelumnya dan mohon petunjuknya. Dan klo bisa syarat2 apa sajakah yg harus dipersiapkan

    1. admin
      May 13, 2018 at 16:46

      Saya rasa persyaratannya sama seperti membuat SKDU di pusat.
      1. Photocopy KTP Pengurus
      2. Surat Pengantar RT/RW
      3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar (4-5 orang).
      4. Copy Akta Pendirian Perseroan
      Hanya saja yang nomor 4 kadang ditanya akta pendirian cabang. Ini tergantung kelurahan setempat. Jika diminta ya harus membuat akta pendirian cabang.

  45. dwi ayu
    May 26, 2018 at 10:18

    Selamat siang admin… Melihat coment d atas trnyata bragam ya biaya stiap daerah.. Sya bru akn mengurus skdu d desa bojong kec kemang kab bogor.. Tp sdh d beri tarif oleh sekdesny 2.5 juta… Sdgkan yg petugas periode sblmny mngatakan hanya 200rb saja sdh sampai d kelurahan… Jd ap yg hrs sya lakukan y? Koq biayany mencekik sekali… Klw urus sndri sja k kecamatan akn d persulit tdk y??trimakasih bnyak pencerahan ny…

    1. admin
      June 1, 2018 at 22:19

      Setahu saya tidak bisa langsung ke kecamatan. Harus ada dari RT, RW, dan Kelurahan. Baru bisa ke kecamatan.
      Teman bisa mengurus lebih murah kalau tidak borongan. RT dan RW bisa diurus sendiri. Kemudian minta tanda tangan pak Lurah. Kemudian dibawa sendiri ke kecamatan. Untuk biaya RT dan RW biasanya seikhlasnya. Kelurahan kalau menurut teman, Rp 200 ribu. Kecamatan juga 200 ribu. (tahun 2017).

  46. July 17, 2018 at 15:26

    mau tanya teman-teman.

    kalo mengurus SKU dengan wilayah domisili tempat tinggal dan tempat usaha yang berbeda bagaimana ?
    apakah mengurus SKU nya di kantor desa dimana saya berdomisili atau di kantor desa tempat usaha saya ?

    1. admin
      July 19, 2018 at 09:28

      Bang Firman,
      Setahu saya mengurusnya di tempat domisili usaha. Bukan tempat domisili KTP anda. Tapi nanti akan ditanya surat kontrak sewa rumah/ruko bila tempat usaha bukan milik anda.

Leave a Reply to iyan t Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *